1 Juta Akun Facebook Indonesia Bocor, Rudiantara Sarankan Puasa Medsos

Menkominfo Rudiantara dan Public Policy Lead Facebook Indonesia Ruben Hattari memberikan keterangan pers seusai pertemuan yang membahas skandal kebocoran data Facebook di Jakarta, Kamis (5/4 - 2018). (Bisnis/Dhiany Nadya Utami)
06 April 2018 06:30 WIB Dhiany Nadya Utami Teknologi Share :

Solopos.com, JAKARTA — Demi menghindari resiko penyalahgunaan data, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta masyarakat untuk mengurangi penggunaan media sosial. Hal ini menyusul dirilisnya data terbaru dari Facebook tentang adanya data 1,09 juta pengguna Facebook di Indonesia yang terkait skandal kebocoran data Cambridge Analytica.

“Kalau tidak penting-penting amat, puasa dulu lah. Sampai kita rapikan ini,” ucapnya seusai pertemuan dengan perwakilan Facebook Indonesia pada Kamis (5/4/2018) sore.

Lebih lanjut dia menghimbau masyarakat yang terpaksa harus menggunakan media sosial untuk memilih dan memilah dengan hati-hati apa saja data yang mereka unggah ke media sosialnya. “Jangan asal accept pokoknya,” kata Rudiantara.

Adapun, selain mengimbau masyarakat untuk mengurangi pemakaian media sosial, Rudiantara menegaskan beberapa poin lainnya yakni pemerintah meminta Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Hal ini terutama Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan badan hukum terkait penyalahgunaan data dan pihak yang terbukti melanggar terancam sanksi administrasi, sanksi hukuman badan sampai 12 tahun, dan sanksi denda sampai dengan Rp12 miliar. Selanjutnya, Rudiantara meminta Facebook menonaktifkan aplikasi pihak ketiga yang ada platform tersebut.

Sementara itu pihak Facebook yang diwakilkan Public Policy Lead Facebook Indonesia Ruben Hattari belum dapat memastikan kapan pemerintah dapat menerima hasil audit tersebut. Begitu pula mengenai kesanggupan Facebook untuk menutup aplikasi pihak ketiga seperti yang diminta pemerintah.

Menurutnya saat ini proses audit keseluruhan masih diproses oleh Facebook Headquarter di California, Amerika Serikat. “Kami terus koordinasi dengan Facebook Headquarter. Kami juga akan selalu membuka communication channel ke pemerintah,” tutur Ruben.