Uganda Bakal Tarik Pajak dari Pengguna Media Sosial

Ilustrasi media sosial (Youtube)
26 April 2018 20:05 WIB Chelin Indra Sushmita Teknologi Share :

Solopos.com, SOLO – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara menarik pajak dari warga dengan besaran yang berbeda-beda. Selain dari bumi, bangunan, serta kendaraan, ada negara yang memungut pajak dari penggunaan media sosial. Negara tersebut adalah Uganda.

Dikutip Solopos.com dari QZ, Kamis (26/4/2018), Pemerintah Uganda berencana menarik pajak dari setiap warganya yang menggunakan media sosial. Pajak tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara sekaligus meningkatkan keamanan nasional. Jika tidak ada halangan, pajak khusus pengguna media sosial ini mulai diberlakukan mulai Juli 2018 mendatang.

"Kami sedang mencari uang untuk meningkatkan keamanan negara. Uang dari pajak ini nantinya juga akan dipakai untuk menambah akses listrik dan Internet agar lebih banyak orang yang mengakses media sosial," ungkap Menteri Keuangan Uganda, Matia Kasaija, seperti dikutip dari The Next Web.

Soal besaran pajak yang dipungut, Matia Kasaija menetapkan setiap pemilik ponsel yang menggunakan aplikasi media sosial, seperti Whatsapp, Twitter, dan Facebook, diwajibkan membayar 200 Shilling Uganda atau sekitar Rp375 per hari. Tapi, pemerintah Uganda belum mengatur sistem pembayaran pajak media sosial ini.

Uang yang terkumpul dari pajak itu kabarnya akan dipakai membeli alat pendeteksi konten negatif. Sebab, selama ini Pemerintah Uganda menilai banyak sekali konten negatif yang tersebar luas di Facebook, Whatsapp, dan Twitter.

Upaya pemerintah Uganda mengendalikan akses Internet ini bukan kali pertama terjadi. Pemerintah setempat bahkan pernah menutup akses media sosial selama masa pemilihan umum pada 2016 lalu.

Uganda bukanlah satu-satunya negara di Afrika yang menerapkan pajak penggunaan media sosial ini. Sebelumnya, Pemerintah Tanzania mewajibkan setiap warganya yang mengakses media sosial dan blog membayar pajak sebesar US$900 atau sekitar Rp12,4 juta untuk registrasi dan biaya lisensi.