Medsos Kerja Sama Hapus Konten Terorisme dan Radikalisme

Rudiantara usai pertemuan terkait konten terorisme dengan platform penyelenggara Internet, di Kementerian Kominfo, Selasa (16/5 - 2018). (Istimewa/Kominfo)
16 Mei 2018 09:30 WIB Septina Arifiani Teknologi Share :

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kembali mengadakan pertemuan dengan penyelenggara platform Internet (aplikasi media sosial, messenger, chatting). Pertemuan tersebut untuk saling mengupdate status terakhir yang sudah dilakukan terkait konten terorisme dan radikalisme di platformnya masing-masing. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Lt. VII Kementerian Kominfo tersebut, hadir perwakilan Facebook, Twitter, Youtube, serta Telegram.

“Teman-teman melakukan pemantauan dan jika sudah confirm, dilakukan take down akun ataupun konten yang ada baik di media sosial, messenger, atau file sharing,” jelas Menteri Rudiantara saat menemui rekan-rekan media di Kemkominfo, Selasa (15/05/2018).

Tokopedia

Berdasarkan update terakhir dari para penyelenggara platform tersebut, didapat data sementara sebagai berikut:

Telegram: telah menurunkan 287 konten
Facebook dan Instagram: dari 450 aduan, telah menurunkan sekitar 300 konten
Youtube: dari 250 aduan, sekitar 40% sudah diturunkan
Twitter: 60 – 70 aduan, 50% sudah diturunkan.

“Sisanya masih dalam proses pemantauan. Kerja sama dari platform baik itu Facebook, Google, Youtube, Twitter, dan Telegram, sangat membantu. Dikarenakan (konten radikalisme dan terorisme) ini menjadi musuh bersama semua, ke depannya saya harap akan meningkatkan kerja sama,” jelas Menkominfo, seperti dilansir di situs resmi Kominfo.go.id, Rabu (16/5/2018).

Menteri Rudiantara turut mengimbau masyarakat tetap tenang karena selain dengan platform, Kemkominfo juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian RI untuk menghadang penyebaran paham terorisme dan radikalisme.

“Ini yang sudah dilakukan (oleh platform) dan masih dalam proses ke depan. Kami minta masyarakat untuk tenang, tidak usah panik. Dari dunia fisik, dunia nyata, teman-teman BNPT dan Polri bergerak semua. Sedangkan dari dunia maya kami juga bergerak dengan data-data yang kami jelaskan tadi,” jelasnya.

Menkominfo Rudiantara juga menegaskan Pemerintah tidak akan ragu-ragu membasmi konten yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bagi kami tegas, ini urusannya NKRI. Pemerintah tegas tidak ada kompromi untuk konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme yang ujung-ujungnya berimbas kepada persatuan NKRI,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Public Policy Lead Facebook Indonesia, Ruben Hattari turut menyampaikan Facebook tidak akan memberi ruang bagi kekerasan. “Facebook adalah platform yang tidak ada ruang untuk kekerasan. Apabila menemukan konten yang melanggar Standar Komunitas kami, pasti akan kami turunkan,” jelas Ruben.

Youtube juga menegaskan komitmennya dalam memberantas konten yang mengandung kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Danny Ardianto, Government Relations and Support for Infrastructure Google Indonesia yang hadir sebagai kapasitasnya mewakili Youtube sebagai platform file-sharing.

“Kami bekerja sama terus dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk menghapus konten-konten yang mengarah ke kekerasan dan kebencian. Kami punya policy yang kuat di dalam Youtube sendiri bahwa kami tidak membolehkan konten-konten seperti itu ada di platform kami. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik,” jelas Danny.

Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo menjelaskan ribuan akun yang telah dikonfirmasi mengandung konten radikalisme dan terorisme, masih ada yang belum diturunkan dengan tujuan mendukung aparat penegak hukum melacak jaringannya.

“Itu untuk kepentingan penyidikan. Kami senantiasa bekerja sama dengan aparat penegak hukum, baik dengan Polri maupun BNPT. Teman-teman tidak berhenti sekedar melihat akunnya atau kontennya ini memrovokasi, tapi juga mengetahui ini jaringannya ke mana. Ini justru untuk memastikan orangnya ditangkap oleh Polri, BNPT, atau Densus,” jelasnya.