SOLOPOS.COM - Rudiantara (Detik.com)
Bisnis online atau e-commerce saat ini sedang menjadi perhatian khusus Menkominfo.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bertekad untuk membangun ekosistem bisnis online atau e-commerce di Indonesia. Bisnis online di Indonesia saat ini memang berkembang pesat.
Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Sabtu (14/11/2015), Menkominfo mengatakan saat ini tengah membuat program untuk bisnis online dan e-commerce dan dalam tahapan pembicaraan dengan sejumlah pihak.
“Pemerintah membuatkan program e-commerce, sehingga dalam jangka panjang dapat menjawab isu-isu,” kata dia, di gelaran Tech in Asia Jakarta 2015, di Jakarta.
“Pemerintah membuatkan program e-commerce, sehingga dalam jangka panjang dapat menjawab isu-isu,” kata dia, di gelaran Tech in Asia Jakarta 2015, di Jakarta.
Isu utama, menurut Rudiantara, adalah funding atau pendanaan. Dia mengatakan pendanaan harus dibagi menjadi dua segmentasi yaitu UKM atau startup dan established, seperti Nadiem dengan Gojek dan William dengan Tokopedia.
“Sekarang, bisnis online atau e-commerce masuk daftar negatif investasi, kami sedang siapkan nantinya agak dilonggarkan daftar negatif investasi, Tapi hanya untuk yang established, yang butuh pendanaan ratusan juta dolar,” ujar Menkominfo.
“Kalau sekarang ada pajak pemasukan dan pajak pengeluaran, akan dibuat flat, seperti di capital market, final tax, tidak lagi menghitung pajak pemasukan dan pajak pengeluaran, tapi berapa angkanya kami belum tahu, tapi kami bicarakan itu dengan menteri keuangan. Infrastruktur, payment gateaway misalnya, national payment gateway kami bicarakan dengan Bank Indonesia,” lanjut dia.
Dari sisi logistik, Menkominfo melihat PT Pos dapat dirubah menjadi bagian dari ekosistem e-commerce dengan PT Pos dapat menjadi perusahaan yang fokus mendukung fungsi logistik dari e-commerce Indonesia, agar biaya logistik murah.
“Kalau biaya tinggi akibatnya akan mahal untuk pelanggan, sehingga kami berfikir tentang cara mengefisienkan proses bisnis online atau e-commerce dengan mengembangkan ekosistem dari masing-masing,” ujar Rudiantara.
Lebih lanjut, untuk pendidikan, menurut Menkominfo, Indonesia membutuhkan akselerator. “Di Silicon Valey kami ke Plug and Play, 500 Startups, kita ajak mereka ke sini bantu mengembangkan ekosistem di sini. Jangka panjang, saya sudah bicara dengan Pak Annies juga, bagaimana coding bisa masuk ke kurikulum. Pak Annies bilang mungkin 2016-2017 akan masuk ke kurikulum, tapi hanya SMK misalnya,” kata dia.
Sementara itu, dari segi teknologi, Rudiantara mengatakan aksesibilitas akan semakin bagus dikarenakan refarming 4G di 1.800 MHz akan selesai akhir tahun ini.
“Sistem teknologi ada, sistem sumber daya manusia juga harus tetap ada, jangan sampai insinyur kita lari ke luar negeri, jadi kita enggak bisa lagi maslah teknologi aja, tapi sumber daya kita secara keselurahan,” tambah dia.
Tidak hanya itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek Palapa Ring yang akan selesai digarap tahun 2018. Proyek tersebut akan menghubungkan semua ibu kota, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia.
Sementara dikutip dari Liputan6.com, Sabtu, binis online atau e-commerce yang belakangan ini tengah booming mendorong diperlukannya sebuah roadmap yang jelas. Maka tidak mengherankan jika sejak beberapa bulan lalu, roadmap tersebut menjadi topik hangat.
Pada saat ditemui usai acara penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan US-ASEAN Business Council, Rudiantara mengatakan roadmap dari e-commerce saat ini tinggal menunggu follow up dari Presiden Joko Widodo.
Roadmap itu sudah selesai dibahas di tingkat menteri. Pihaknya berharap agar roadmap itu ke depannya dapat berlaku secara nasional. Mengenai kelanjutannya, tinggal masalah waktu saja. Kemudian, ia mengungkapkan roadmap tersebut tidak akan dibuat dalam bentuk regulasi khusus.
Sekadar untuk diketahui, terdapat enam pokok pembahasan penting dalam penyusunan roadmap bisnis online e-commerce, yaitu pendanaan, perpajakan, infrastruktur, payment gateway, logistik, pendidikan dan sumber daya.