SOLOPOS.COM - Jack Ma (Liputan6)
Solopos.com, JAKARTA -- Jack Ma tampaknya masih terbelit masalah dengan pemerintah Tiongkok. Kali ini perusahaannya Alibaba dipanggil otoritas Negeri Tirai Bambu terkait teknologi deepfake.
Untungnya kali ini Alibaba Group tidak sendirian, mereka bersama 11 perusahaan di antaranya Tencent, ByteDance, Xiaomi, Kuaishou dan perusahaan teknologi Tiongkok lainnya ditanyai pemerintah Tiongkok urusan keamanan siber.
Mengutip dari Detikinet, Sabtu (20/3/2021) Tiongkok memanggil mereka dalam pertemuan pada Kamis (18/3/2021) melalui badan ruang siber dan kementerian keamanan. Yang dibahas adalah potensi keamanan dan masalah dari aplikasi deepfake dan audio sosial.
Baca Juga : 2,9 Ton Sampah Baterai Di Orbit, Butuh 4 Tahun Untuk Jatuh Ke Bumi
Alibaba Group dan perusahaan lain tentunya tutup mulut seusai pertemuan itu. Namun memang belakangan teknologi deepfake lagi naik daun karena berhasil membuat video hiper realistis tapi palsu menampilkan sosok orang melakukan atau mengatakan sesuatu.
Pemerintah Tiongkok meminta Alibaba Group dkk melakukan penilaian keamanan masing-masing. Mereka diminta melapor jika berencana membuat fitur atau layanan yang bisa memobilisasi masyarakat.
Selain deepfake, audio sosial juga jadi permasalahan sejak Clubhouse melejit di Tiongkok. Aksi blokir Clubhouse malah membuka jalan untuk lahirnya aneka tiruannya termasuk buatan ByteDance, Kuaishou dengan aplikasi Feichuan dan Xiaomi dengan aplikasi Mi Talk.
Baca Juga : Bahasa Indian Navajo Dipakai Untuk Nama Cluster Batu Di Planet Mars
Sebelumnya, ada kabar kalau Jack Ma diminta pemerintah Tiongkok melepas saham di perusahaan medianya, South Tiongkok Morning Post (SCMP). Alibaba memang memiliki SCMP sejak tahun 2015. Media yang berbasis di Hong Kong ini dinilai cukup kredibel, kalau sahamnya dilepas tentunya ada kekhawatiran dikekang oleh pemerintah Tiongkok.
Kabar ini tidak lama setelah UC Browser milik Alibaba Group punya Jack Ma juga dilenyapkan dari aplikasi Android di Tiongkok. UC Browser disikat karena dinilai melakukan promosi menyesatkan yang mendorong publik lebih banyak mendatangi rumah sakit swasta ketimbang rumah sakit pemerintah Tiongkok.