SOLOPOS.COM - Ilustrasi kabel serat optik. (spandan.nmims.edu)
Solopos.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan pemerintah menyiapkan kebijakan ramah untuk mendukung efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastrktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia.
Menurut Johnny, pemerintah bertanggungjawab memastikan efisiensi dan produktivitas agar unit cost penyelenggaraan jaringan internet broadband berjalan efisien bagi pengguna. “Saya tidak bilang murah, yang saya bilang efisien,” kata Johnny di Jakarta, sebagaimana disebut dalam siaran pers Kominfo, Rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Google: Password Orang Indonesia Lemah
Hal itu disampaikan Johnny saat menghadiri Musyawarah Nasional Asosisasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Johnny menyebut pembangunan jaringan internet broadband penting dilakukan seiring transformasi digital dan ekonomi digitan nasional.
Hal itu disampaikan Johnny saat menghadiri Musyawarah Nasional Asosisasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Johnny menyebut pembangunan jaringan internet broadband penting dilakukan seiring transformasi digital dan ekonomi digitan nasional.
“Dengan semakin efisien jaringan broadband, maka akan semakin efisien tata kelola komunikasi dan digital di Indonesia,” katanya.
Menkominfo mengingatkan perlunya peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kebijakan ramah. Kebijakan yang dimaksud bertujuan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan terhadap penyelenggaraan fiber optic. Menurutnya hal itu merupakan tulang punggung yang menjamin investasi jangka panjang berdampak untuk perekonomian dan aktivitas masyarakat.
Kabel serat optic, lanjut dia, menjadi komponen utama jaringan broadband. Jaringan tersebut berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan jaringan internet kepada masyarakat.
Mengutip catatan World Bank pada 2021, layanan fixed broadband melalui fiber-to-the-home di Indonesia baru menyentuh 4 persen dari total populasi. Hal itu disebut Johnny memiliki efek samping untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Baca Juga: GPS Dipakai dalam Aksi Pencurian Rubicon di Sukoharjo, Ini Sejarahnya
“Upside risk-nya masih sangat besar, untuk itu kepada seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka efisiensi dan produktivitas kemanfaatan dan penggunaan jaringan fiber optic. Termasuk dari sisi manajemen, keputusan investasi dan operasional,” jelas Johnny.
Oleh karena itu, kata Johnny, Pemerintah sedang mendorong konsolidasi dalam industri telekomunikasi. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar daya saing dalam negeri, regional maupun tingkat global akan semakin baik.