SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Melly Riana Sari)
Smartphone palsu harus diwaspadai karena biasanya dijual murah.
Solopos.com, JAKARTA — Maraknya peredaran smartphone palsu atau replika Xioami Mi4 mengundang reaksi serius Erajaya Group yang merupakan distributor ponsel di Indonesia.
Dikutip dari Okezone, Rabu (16/9/2015), Direktur Marketing and Communication Erajaya Group, Djatmiko Wardoyo, meminta masyarakat waspada sebelum membeli smartphone atau ponsel yang berharga murah.
Apalagi, kasus penjualan smartphone palsu juga pernah terjadi pada ponsel merek ternama, Iphone dan Samsung. Belajar dari kasus tersebut, Erajaya tidak akan sembarangan menjual produk tanpa memiliki garansi resmi.
Apalagi, kasus penjualan smartphone palsu juga pernah terjadi pada ponsel merek ternama, Iphone dan Samsung. Belajar dari kasus tersebut, Erajaya tidak akan sembarangan menjual produk tanpa memiliki garansi resmi.
“Smartphone palsu pasti tidak memiliki garansi resmi, harga murah yang tidak wajar. Itu memang strategi mereka untuk mendapat keuntungan, tapi merugikan masyarakat awam,” ujar Djatmiko Wardoyo.
Djatmiko meminta masyarakat tidak tergiur dengan produk ponsel yang dibanderol dengan harga murah saja dan tidak sesuai dengan harga aslinya. “Murah boleh saja tetapi lihat dulu siapa yang menjual, kalau agen tidak resmi dan jelas, patut dipertanyakan itu,” ucapnya.
“BM itu adalah suatu fenomena dimana ketika ada barang atau produk yang laku, di situ ada barang BM. Tentunya, barang tersebut segmennya mid to high. Rugi kalau bermain segmen low,” papar Djatmiko Wardoyo.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Koko itumemaparkan alasan mengapa ponsel BM bisa terjadi. “Perlu kita sadari juga terdapat puluhan bahkan ratusan pelabuhan di Indonesia. Orang-orang itu mudah saja memasukkan barang ke Indonesia. Ditambah pemainnya juga tidak sedikit,” jelasnya.
Banyak atau tidak, menurut Koko tergantung dari apakah produk tersebut sedang populer atau tidak. Koko dan pihaknyn bisa dibilang geram dengan adanya fenomena BM.
Pihak Erajaya Group sebenarnya sempat mengajukan saran kepada otoritas pemerintah terkait smartphone BM. “Sudah kami sampaikan, ponsel BM kalau bisa disetop. Caranya gimana? Beberapa negara luar itu menggunakan IMEI, di mana terjalin kerja sama antara pemerintah, distributor, dan operator,” terangnya.
Nah, IMEI yang resmi atau bayar pajak itu tadi, terverifikasi di Kementerian Keuangan melalui bea cukai, kemudian didorong ke Kementrian Perdagangan, Menkominfo, baru setelah itu eksekusi dilakukan oleh operator. “Dengan kemampuan operator untuk membaca IMEI, maka kartu SIM baru bisa dipakai apabila IMEI tersebut terdafar membayar pajak,” ujarnya antusias.
Namun, sayang trik yang sudah diterapkan di beberapa negara ini kurang mendapat sambutan yang antusias dari beberapa pihak. “[kalau] Di sini diterapkan, ya bisa rontok operatornya. Pelanggannya pada minggat,” pungkas Koko.