Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM tengah fokus menciptakan lapangan kerja kelas menengah untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam Media Gathering di Kabupaten Bogor, Kamis (16/5/2024), mengatakan bahwa menciptakan lapangan kerja kelas menengah ini menjadi penting karena struktur ekonomi Indonesia saat ini didominasi oleh usaha mikro dengan proporsi 99,62 persen.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Kemudian, usaha kecil 0,30 persen, usaha menengah 0,06 persen, sedangkan usaha besar hanya 0,01 persen. Dengan struktur ekonomi seperti ini, menurut Riza, cukup sulit untuk membawa Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Itulah kenapa salah satu pekerjaan besar yang sedang Kemenkop UKM lakukan saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah, yang memiliki pendapatan per kapitanya tinggi, penyerapan tenaga kerjanya luas, inklusivitas, terjadi hilirisasi dan SDM yang memiliki kemampuan inovasi teknologi yang mumpuni,” ujarnya.

Menurut Bank Dunia, pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan yang memberikan sang pekerja penghasilan cukup untuk menikmati standar kehidupan kelas menengah bagi keluarganya.

Mengutip catatan Bank Dunia pada 2019, di antara 85 juta pekerja Indonesia berpenghasilan (pegawai dengan upah, pekerja lepas, dan wirausahawan), hanya 13 juta (15 persen) pekerja memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarga dengan anggota empat orang untuk menjalankan kehidupan kelas menengah.

Oleh karena itu, salah satu fokus utama Kemenkop UKM adalah membangun pabrik skala menengah, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pelaku usaha  yang sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil, untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan mendorong mereka untuk beralih dari sekadar menjual produk mentah.

Namun, Riza menuturkan bahwa menciptakan lapangan kerja menengah ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor strategis nasional, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, proporsi pemuda di sektor pertanian masih rendah, di mana pada tahun 2023 hanya 19,2 persen, berbanding terbalik dengan proporsi pemuda di sektor jasa dan perdagangan yang mencapai 56,46 persen.

Riza mengatakan Kemenkop UKM berupaya mendorong partisipasi anak muda di setiap daerah untuk terlibat di sektor-sektor produktif. Contohnya, di Sulawesi Utara yang memiliki sentra kelapa, Kemenkop UKM mendorong pengelolaan sentra kelapa yang sudah ada ini dengan memanfaatkan inovasi teknologi oleh anak muda.

Keterlibatan ini diharapkan dapat menghasilkan produk turunan kelapa yang dapat menghasilkan nilai tambah.

Di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, ada sentra cabai, lalu sentra kulit di Garut, sentra bambu di NTT. Ini sesungguhnya sudah ada aktivitas ekonomi yang telah berlangsung lama, tetapi begitu-begitu saja, ucapnya.

“Apabila kita konsisten dengan pekerjaan berpendapatan menengah seharusnya yang biasa-biasa ini diperkuat dengan inovasi teknologi oleh anak-anak muda sehingga produk yang lahir itu tidak sekadar cabai mentah lagi,” tutur dia.

Solopos.com, KLATEN — RSUD Bagas Waras Klaten memiliki beragam inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien dan masyarakat Klaten. Salah satunya bernama Laras Miduk Taman yang merupakan akronim dari Lahiran di Bagas Waras Administrasi Kependudukan Cepat dan Aman.

Direktur RSUD Bagas Waras Klaten, Sigit Joko Nugroho, mengungkapkan Laras Miduk Taman merupakan inovasi khusus bagi para ibu hamil yang melahirkan di RSUD Bagas Waras Klaten.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Pelayanan yang diberikan RSUD Bagas Waras Klaten melalui inovasi itu berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yakni mempermudah pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) ibu hamil serta bayi yang dilahirkan. Pelayanan ini diberikan secara gratis.

“Jadi nanti kalau ada orang melahirkan itu sudah akan mendapatkan administrasi kependudukan empat jenis. Keempat jenis itu yakni akta kelahiran, KK, KIA [kartu identitas anak] untuk bayinya, serta sedang dikembangkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan [atas nama bayi] bisa diurus sekalian,” kata Sigit dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) standar pelayanan publik RSUD Bagas Waras Klaten, Kamis (16/5/2024).

Tak berhenti di situ, RSUD Bagas Waras Klaten juga sedang melakukan kajian inovasi lainnya. Inovasi itu yakni pelayanan antar pasien pulang atau Latar Palang. “Kami mencoba untuk memfasilitasi pasien yang pulang setelah mendapatkan perawatan bagi pasien yang membutuhkan. Ini sedang kami kaji,” jelas Sigit.

Sedangkan mengenai sarana dan prasarana pelayanan, Sigit mengakui hingga saat ini RSUD Bagas Waras Klaten masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait berjubelnya pelayanan di poliklinik. Kondisi itu terjadi salah satunya lantaran semakin banyak jumlah warga yang mengakses pelayanan di rumah sakit tersebut.

“Sebenarnya kami sudah mencoba mencari berbagai macam solusi. Karena memang poli kami saat ini semua pelayanan ada dalam satu atap sehingga terlihat berjubel walau memang sudah diurai dengan sistem pendaftaran online,” kata Sigit.

Pelayanan Poliklinik

Lantaran hal itu, gedung poliklinik dibangun di rumah sakit tersebut. Pembangunan gedung berlantai III itu untuk menambah kenyamanan selain memperluas pelayanan RSUD Bagas Waras Klaten.

Gedung baru itu dibangun di belakang RSUD Bagas Waras Klaten. Proyek pembangunan sudah bergulir sejak 2023 lalu dan ditargetkan bisa diresmikan pada akhir 2024. “Target dari DPUPR Klaten pada Juli selesai pembangunan. Kami targetkan akhir tahun ini kami resmikan dan 2025 sudah bisa difungsikan,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan di gedung baru tersebut pelayanan poliklinik bakal difokuskan di lantai II dan III. Lantai I difokuskan untuk pendaftaran serta pengambilan obat.

Sementara itu, mengenai forum konsultasi publik yang digelar hari itu, Sigit menjelaskan kegiatan itu menindaklanjuti amanat UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU itu mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik.

“Dalam FKP ini kami mengundang berbagai unsur dari pengguna pelayanan, stakeholder terkait seperti akademisi termasuk media massa. Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder untuk perbaikan pelayanan,” kata Sigit saat ditemui Solopos.com seusai FKP.

FKP yang digelar di aula RSUD Bagas Waras Klaten itu menghadirkan narasumber dari RSUD setempat, Bagian Organisasi Setda Klaten, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Inspektorat Klaten.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Bagian Organisasi Setda Klaten, Rahayu, menyarankan agar inovasi yang dilahirkan bisa segera ditetapkan dalam surat keputusan sebagai inovasi RSUD. “Untuk inovasi yang menjalankan nanti ada timnya sendiri. Ke depan akan ditanyakan soal dampak dari inovasi yang sudah ada,” kata Rahayu.

Solopos.com, JAKARTA – PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyetujui untuk melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham (buyback saham) dengan nilai maksimal Rp1 triliun atau setara harga maksimal Rp1.600 per lembar saham.

Presiden Direktur KLBF Irawati Setiady menjelaskan buyback saham akan dilakukan pada periode 16 Mei 2024 sampai 15 Mei 2025.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

“Perseroan akan menggunakan pendanaan internal untuk melakukan buyback,” ujar Irawati dalam Konferensi Pers setelah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (16/5/2024) seperti dilansir Antaranews.

Sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, Irawati menjelaskan rentang waktu pelaksanaan buyback adalah dua belas bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB.

“Perseroan telah menganggarkan program buyback dengan nilai maksimal Rp 1 triliun untuk memberikan dukungan terhadap harga saham Kalbe dalam kondisi pasar modal yang masih diliputi ketidakpastian, selain mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental Kalbe yang kuat,” ujar Irawati.

Dengan fundamental yang kuat dan memanfaatkan peluang reformasi sektor kesehatan melalui berbagai inisiatif bisnis, Irawati menjelaskan perseroan optimistis untuk terus bertumbuh di tengah kondisi pasar yang masih cukup menantang.

Pihaknya mempertahankan target 2024 dengan pertumbuhan penjualan pada kisaran 6 persen sampai 7 persen, dengan pertumbuhan laba bersih kisaran 13 sampao 15 persen, serta alokasi belanja modal maksimal Rp1 triliun.

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perseroan menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp1,4 triliun atau setara 52 persen laba bersih tahun buku 2024. Dividen per share setara Rp31 per lembar saham.

“Hal ini sesuai dengan kebijakan dividen Perusahaan dengan rasio 45 persen sampai 55 persen terhadap laba bersih,” ujar Irawati.

Pembagian Dividen

Di sisi lain, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp1,4 triliun atau setara 52 persen laba bersih perseroan tahun buku 2023.

Adapun, dividen per share yang dibagikan perseroan setara Rp31 per lembar saham.

“Hal ini sesuai dengan kebijakan dividen perusahaan dengan rasio 45 persen sampai 55 persen terhadap laba bersih,” ujar Presiden Direktur KLBF Irawati Setiady dalam konferensi pers setelah RUPST di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, Irawati menjelaskan bahwa pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST.

“Dengan jadwal dan tata cara yang akan segera diumumkan,” ujar Irawati.

Dalam kesempatan ini, perseroan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui untuk melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai maksimal Rp1 triliun, dengan harga maksimal Rp1.600 per lembar saham.

Adapun, buyback saham akan dilakukan pada periode 16 Mei 2024 sampai 15 Mei 2025, yang mana perseroan akan menggunakan pendanaan internal untuk melakukan buyback.

“Sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, rentang waktu pelaksanaan buyback adalah dua belas bulan setelah tanggal persetujuan RUPS,” ujar Irawati.

Kalbe Farma membukukan laba bersih senilai Rp2,76 triliun, atau menurun 18 persen year on year (yoy) pada akhir tahun 2023, dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang senilai Rp3,38 triliun.

Penjualan bersih perseroan tercatat senilai Rp30,44 triliun pada akhir 2023, atau tumbuh 5,21 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp28,93 triliun.